Toni: Kritikan Anies Baswedan Tidak Bisa Dianggap Remeh

Anies Baswedan dianggap kurang mengontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dirinya sendiri. Hal tersebut disebutkan oleh pengamat politik dan pemerhati bangsa Toni Rosyid yang menyebutkan kebijakan Gubernur DKI Jakrta Anies Baswedan yang kerap kali menuai kontroversi yang merupakan imbas dari dirinya.

Berbagai pihak belakangan ini menkritik sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI tersebut. Seperti cntohnya kebijakan revitilisasi Minumen Nasional (Monas), banjir, anggaran lem aibon yang bernilai fantastis, penghargaa diskotik Colosseum sampai penunjukan Diretur Utama Transjakarta yang diduga memiliki masalah dengan hukum.

Kritikan ini kata Toni, tak bisa dianggap remeh. Hal itu mesti menjadi catatan khusus buat Anies.

"Harus disadari tak ada pemimpin sempurna. Penghargaan diskotik Colosseum hingga kasus penunjukan Dirut Transjakarta harus jadi catatan serius. Ada ketidak kontrolan Anies di situ. Ini hanya contoh setiap kebijakan internal termasuk rekrutmen pejabat," kata Toni kepada wartawan Rabu (25/2/2020).

Berbagai kebijakan kontroversi yang diambil Pemprov DKI lanjut Toni, sebagai salah satu tanda bahwa Anies terlampau percaya terhadap anak buahnya. Namun kritik itu harus disikapi secara wajar dan tidak menanggapi setiap kritikan itu sebagai serangan. 

"Jadi kritikan itu jangan dianggap sebagai kebencian namun serangan itu sebagai upaya agar Anies tidak terlalu mendengarkan bawahannya yang belum tentu benar. Karena selama ini Anies terlalu percaya kepada bawahannya, namun beberapa kebijakan justru mendapat protes," urainya.

Hal sama diakui Tokoh Masyarakat Betawi Ridwan Saidi, menurutnya Anies cukup memiliki ketegasan selama memimpin Ibukota. Namun Anies kurang teliti dan terlalu cepat percaya kepada orang-orang di sekitarnya. 


"Anies mencoba membangun peradaban. Dia punya kebijakan dan ketegasan sudah baik tapi kurang teliti. Menganggap semua orang sekitarnya baik. Contohnya TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), Anies seperti sudah percaya pada bawahannya itu. Padahal seharusnya TGUPP bukan hanya pendamping bidang birokrasi saja namun pendamping politik, harus menjadi tangan kanan yang melaporkan segala hal lain di luar birokrasi," tandasnya.


Sumber: Akurat.co